Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Ketua PTK Provinsi Aceh, pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2011, telah diadakan Pertemuan/ Rapat Koordinasi Pengurus YHSGD PTK Kabupaten Aceh Tengah bertempat di Sekretariat Sementara.
Pokok pembicaraan mengenai perkembangan perekrutan calon PTK Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah.
Hasil Pertemuan :
- Untuk memfokuskan program kerja kedepan, usulan Pengurus PTK Kecamatan akan dibentuk pada 14 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah. (rencana sebelumnya 9 kecamatan).
- Persyaratan administrasi untuk segera disampaikan dan dipenuhi oleh Calon PTK Kecamatan
- Saling memberi masukan dalam penyusunan kepengurusan kecamatan, khususnya kecamatan yang jauh.
- Segera lakukan pertemuan calon pengurus kecamatan
- Persiapan penyusunan Database PTK dalam Kabupaten Aceh Tengah
Untuk memantapkan koordinasi pembentukan pengurus PTK Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah, akan diadakan pertemuan antar Pengurus PTK Kabupaten Aceh Tengah dengan calon PTK Kecamatan pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2011, pukul 13.00 wib sampai dengan selesai bertempat di TPA/ SD Belang Gele.
Selasa, 27 September 2011
BERITA TERBARU
Untuk mengoptimalkan realisasi rencana penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengurus dan Persiapan Diklat pada Bulan Desember 2011 perlu ditindaklanjuti oleh pengurus daerah. Kepada seluruh Ketua Provinsi dimohon untuk mendelegasikan kepada setiap ketua Kabupaten, Kecamatan, dan desa untuk segera mendata pengurus baik yang sudah maupun yang baru akan dibentuk secara komputerisasi dan mengirimkan ke pusat dengan program MS Excel dibuat copy rangkap 3 compact disc. (Via sms tgl. 27/09/2011 oleh Erie Morino, Staf Bagian Hukum dan Humas YHSGD Pusat)
Jumat, 23 September 2011
PERSIAPAN
Sesuai dengan komunikasi terakhir dari Bapak Mawardi (Kepala Humas Yayasan Haji Sabih Pusat), via sms pada tanggal 20 September 2011, bahwa Provinsi Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mendapat prioritas utama untuk peluncuran dana. Oleh karena itu, diinstruksi segera membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan.
Sebagai tindak lanjut atas instruksi tersebut, saat ini sedang dalam tahap penjaringan dan perekrutan calon pengurus kecamatan. Untuk sementara waktu, dari 14 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah hanya akan dibentuk 9 PTK Kecamatan saja yakni Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bintang, Bebesen, Kute Panang, Bies, Pegasing, Ketol, dan Silih Nara. Sementara itu sisanya seperti Kecamatan Celala, Rusip Antara, Atu Lintang, Jagong Jeget dan Linge akan segera menyusul setelah 9 kecamatan terdahulu dianggap valid...
Sebagai tindak lanjut atas instruksi tersebut, saat ini sedang dalam tahap penjaringan dan perekrutan calon pengurus kecamatan. Untuk sementara waktu, dari 14 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah hanya akan dibentuk 9 PTK Kecamatan saja yakni Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bintang, Bebesen, Kute Panang, Bies, Pegasing, Ketol, dan Silih Nara. Sementara itu sisanya seperti Kecamatan Celala, Rusip Antara, Atu Lintang, Jagong Jeget dan Linge akan segera menyusul setelah 9 kecamatan terdahulu dianggap valid...
Rabu, 14 September 2011
Program Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Aceh Tengah
O l e h :
Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Aceh Tengah
O l e h :
IWAN MARDI HORAS. M,
SE., MM.
(Ketua YHSGD PTK Kabupaten Aceh Tengah)
(Ketua YHSGD PTK Kabupaten Aceh Tengah)
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, dengan sasaran
untuk dapat mendukung
program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Melalui
tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan program
dan kebijakan pengembangan masyarakat oleh Yayasan Haji Sabih Goenadjaja
Dikoesumah
|
Pemberdayaan
masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah merupakan opsi yang paling mungkin
untuk dilakukan, mengingat pendekatan ini mampu memberikan sumbangan terhadap
penciptaan sektor-sektor riil perekonomian daerah. Namun demikian pemberdayaan masyarakat
merupakan pekerjaan yang sangat besar dan rumit untuk dilakukan, karena
berbagai masalah yang dihadapi saling berinteraksi menjadi kendala yang akan
sangat sulit untuk dapat dieleminir oleh masyarakat itu sendiri tanpa adanya
penyatuan kekuatan dari berbagai kalangan khususnya pemerintah selaku pemangku
kebijakan dan kelompok swadaya masyarakat selaku kontrol atas regulasi
tersebut.
Kebijakan
pemberdayaan masyarakat harus lebih luas daripada sekedar membuat daftar program-program
dukungan finansial dan teknis yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitan antara
satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan efektifitas, kebijakan pemberdayaan masyarakat
memang diperlukan adanya suatu konsepsi dasar yang dibangun berdasarkan suatu pendekatan
yang komprehensif. Isu sentral dalam pemberdayaan masyarakat selama ini adalah
tidak adanya kesinambungan pelaksanaan program- program yang dilaksanakan atau
kebijakan program sebagian bersifat trial and eror. Untuk itu maka
diperlukan adanya suatu kebijakan yang berkesinambungan yang berkaitan langsung
dengan perbaikan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan
memberdayakan rumah tangga menjadi produktif dan berdaya saing.
Upaya
strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi masyarakat tersebut dilakukan
secara terpadu dengan menstimulus iklim berusaha yang kondusif dan peluang
usaha yang seluas-luasnya, dengan bantuan fasilitas dari berbagai pihak baik
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga donor yang diberikan
secara selektif terutama dalam bentuk pembinaan, pendampingan, pendidikan dan
pelatihan, informasi bisnis, tekhnologi dan permodalan usaha. Dengan melakukan
berbagai upaya terpadu ini diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan
masyarakat dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi
pengangguran.
Pemberdayaan
masyarakat harus pula selaras dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah,
sehingga yang terjadi adalah betul-betul kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
pembangunan masyarakat, yang pada akhirnya menunjang keberhasilan pembangunan
daerah di semua sektor termasuk bidang ekonomi. Oleh karena itu, pola
pengembangan masyarakat haruslah diprogramkan berdasarkan kondisi geografis,
demografis dan potensi daerah karena akan memanfaatkan sumber daya lokal dan
mampu merangsang pertumbuhan usaha lokal serta optimalisasi pemanfaatan lahan.
Untuk Kabupaten Aceh Tengah, potensi
daerah berdasarkan kondisi geografis dan demografis terdiri atas beberapa sector;
diantaranya Sektor Perkebunan, Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Sektor Peternakan, Sektor Perikanan, Sektor Kehutanan, Sektor
Pertambangan dan Energi, Sektor Industri dan Sektor Pariwisata. (Potensinya dapat
dilihat pada Profil Kabupaten Aceh Tengah).
Selasa, 13 September 2011
SIATURRAHIM DENGAN BAPAK TEUKU MAWARDI
Alhamdulillah....
Allah
SWT memperkenankan kami untuk bersilaturrahim dengan Bapak Teuku
Mawardi (Ketua Bidang Hukum dan Humas Yayasan HSGD Pusat) disela-sela
acara Kaulan Tujuh Hari meninggalnya Ibunda beliau di Kabupaten Bireuen,
Aceh.
Allah
SWT memperkenankan kami untuk bersilaturrahim dengan Bapak Teuku
Mawardi (Ketua Bidang Hukum dan Humas Yayasan HSGD Pusat) disela-sela
acara Kaulan Tujuh Hari meninggalnya Ibunda beliau di Kabupaten Bireuen,
Aceh.
Mudah-mudahan melalui silaturrahim ini, dapat semakin
mempererat ukhuwah antar sesama warga Yayasan Haji Sabih Goenadjaya
Dikoesoemah. Amin...
Jumat, 09 September 2011
STRUKTUR KEPENGURUSAN YHSGD PTK. ACEH TENGAH
Jabatan : Ketua
NPWP : 47.639.077.8-102.000
Contact : 0811 67 5454
Nama : ASPRIONO
Jabatan : Sekretaris
NPWP : 16.184.068.1-104.000
Contact : 0852 1014 6349
Nama : SUPARMANTO. S
Jabatan : Bendahara
NPWP : 16.184.071.5-104.000
Contact : 0852 6255 8111
Nama : JUFRIANTO
Jabatan : Koordinator Bidang Pendidikan dan Kesra
NPWP : 16.184.069.9-104.000
Contact : 0852 7666 4098
Nama : AKHYARUNA, SE
Jabatan : Koordinator Bidang Kemitraan
NPWP : Dalam pengurusan
Contact : 0853 6108 7220
Kamis, 08 September 2011
Rabu, 07 September 2011
INFO KEGIATAN
September 2011 : Batas Akhir Pengurusan SKT dan Pengajuan Lokasi Kantor Yayasan
Oktober 2011 : Penyusunan dan peng-SK-an Pengurus Yayasan Tingkat Kecamatan dan Desa
November 2011 : Pengadaan Fasilitas Kerja serta persiapan Diklat
Desember 2011 : Diklat dan Pembekalan Pengurus
Januari 2012 : Launching dan Kegiatan Amal
Februari 2012 : Awal Pelaksanaan Program Kerja
Oktober 2011 : Penyusunan dan peng-SK-an Pengurus Yayasan Tingkat Kecamatan dan Desa
November 2011 : Pengadaan Fasilitas Kerja serta persiapan Diklat
Desember 2011 : Diklat dan Pembekalan Pengurus
Januari 2012 : Launching dan Kegiatan Amal
Februari 2012 : Awal Pelaksanaan Program Kerja
Langganan:
Postingan (Atom)